WAMENA (SN.COM)—–Anggota DPRP Provinsi Papua pegunungan Dapil 7 Pegunungan Bintang, Apia Lepitalen,S.IAN,MM mengaku kecewa terhadap penetapan DPRPK Perwakilan Pegunungan Bintang tidak sesuai mekanisme dan minta membatalakn hasil keputusan dan lakukan perekrutan ulang.
Senator Papua Pegunungan dari frasksi Gerindra Apia Lepitalen,S.IAN,MM kepada media ini melalui Via Whatsapnya mengatakan dirinya sangat kecewa terhadap kinerja Pansel DPRPK yang tidak terbuka dan transfaran dalam perekurtuan DPRPK hingga hasil yang ditetapkan pun sangat memalukan sebab menurutnya yang ditetapkan bukan marga Asli Pegunungan Bintang berdasarkan wilayah adat .
“saya secara pribadi sangat kecewa terhadap kinerja Pansus yang tidak terbuka dan transparan dari awal perekrutan hingga hasil yang ditetapkan juga menurut saya dominan keluarga dan bukan marga asli pegunungan bintang ini sangat memalukan karena itu saya minta batalkan surat keputusannya”kata Apia.
Lanjut Apia dalam hal perekurtan sudah jelas di atur dalam undang-undang otsus 2021 yang dimaksid dalam huruf B bahwa dari unsur orang asli papua (OAP) dalam ketentuan ini artinya perwakilan masyarakt adat tidak sedang dalam anggota partai politik sekurang-kurangnya lima tahun tetapi menurut Apia yang direkrut oleh pansel adalah mantan satu Calon DPRP dari Partai Perindo dan lebih dekat dengan kelurga Panitia Seleksi sehingga ia minta segera keputusannya dibatakalan.
“ aturannya sudah jelas mengatur dalam undang-undang otonomi khusus tahun 2021 tetapi yang di tetapkan inikan mantan Calon Anggota DPRP dari Partai Perindo kemarin dan lebih dekat dengan keluarga Panitia Seleksi jadi sudah tidak sesuai dengan aturan sehingga ini sangat memalukan,saya sangat kecewa dengan kinerja pansel sehingga sekali lagi saya minta untuk keputusanya dibatakan” tegas apia
Dalam keteranganya lebih lanjut ia mengatakan dirinya juga sebagai perwakilan rakyat yang dipercayakan dari pegunungan bintang sangat keewa karena menurutnya semua orang dinegara ini tahu tentang Pegunungan Bintang dikategorikan sebagai area konflik sehingga sebenarnya Pansel DPRPK seharusnya yang ditetapkan laki-laki bukan perempuan fungsi tugasnya sangat beresiko.
“ saya juga kecewa karena dipegunungan bintang wialyah konflik sehingga Pansel DPRPK karus pertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan,seharusnya di periode pertama harus laki-laki bukan perempuan yang menduduki kursi DPRPK sebab fungsi tugasnya sangat beresiko” ujarnya *Admin Redaksi
