PEGIBIN (SN.COM) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pegunungan Bintang dari Jalur Otonomi Khusus (Otsus), Melius Uopdana, menggelar reses perdananya di Distrik Okbemtau, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Kamis (18/6/2026).
Suasana di halaman Kantor Distrik Okbemtau tampak dipadati oleh warga dari sembilan kampung. Kehadiran masyarakat yang antusias ini menjadi bentuk rasa syukur atas turunnya perwakilan rakyat ke wilayah mereka untuk mendengarkan keluh kesah secara langsung.
Penyampaian aspirasi dipimpin langsung oleh Kepala Kampung, Delian Kalakmabin, S.Sos., dan dibacakan oleh perwakilan masyarakat dari sembilan kampung, Dorinus Kalaka. Penyerahan dokumen aspirasi tersebut diserahkan di depan Kantor Distrik Okbemtau dan disaksikan langsung oleh Ketua Kelompok DPRK Jalur Otsus, Yunus Setamanki.
Mewakili masyarakat Okbemtau, Dorinus Kalaka menyampaikan 14 butir aspirasi penting.
“Usulan kami meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan jalan dan jembatan, perpanjangan serta pengaspalan lapangan terbang, hingga pengadaan perumahan warga,” ujar Dorinus.
Selain infrastruktur, masyarakat secara khusus mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Okbemtau di Hangmata, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut.
Merespons hal tersebut, Melius Uopdana menyambut baik seluruh usulan warga. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan suara hati rakyat yang wajib ia perjuangkan sebagai Anggota Dewan Jalur Otsus.
“Aspirasi ini saya terima dengan senang hati dan akan saya perjuangkan. Saya berharap masyarakat tetap bersabar karena apa yang diaspirasikan tentu belum bisa diakomodasi seluruhnya dalam satu tahun anggaran, tetapi saya akan berusaha keras,” ujarnya.
Melius menambahkan bahwa kunjungan kerja ini merupakan tugas utama dewan untuk memastikan pemerataan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam kunjungannya, ia juga menyempatkan diri meninjau langsung sejumlah fasilitas yang dibangun pemerintah di wilayah tersebut.
“Saya sudah tinjau langsung. Untuk puskesmas, pelayanannya sudah cukup baik, hanya saja kita masih kekurangan tenaga kesehatan. Namun untuk pendidikan, kita akan perjuangkan agar dibangun ulang karena bangunannya sudah rusak parah dan tidak layak digunakan,” ungkap Melius.
Di sela-sela penyampaian aspirasi perihal pembangunan, masyarakat juga menyoroti dugaan penyelewengan Dana Desa oleh oknum kepala kampung yang sudah menjabat selama 11 tahun tanpa pernah menampakkan diri. Warga meminta agar oknum tersebut diberi teguran tegas sesuai undang-undang yang berlaku.
“Selama 11 tahun kami tinggal tanpa kepala kampung. Setelah dilantik, ia tidak pernah datang ke kampung sampai sekarang. Kami masyarakat berharap ada teguran dan tindakan tegas agar Dana Desa bisa kami rasakan seperti desa-desa lain,” keluh salah satu warga.
Menutup kegiatan reses tersebut, Melius Uopdana sangat menyayangkan adanya kepala kampung yang mangkir dari tugas selama belasan tahun. Ia berjanji akan segera menindaklanjutinya, baik melalui pendekatan kekeluargaan maupun jalur aturan perundang-undangan.
“Saya ikut sedih karena masyarakat diabaikan oleh oknum kepala kampung tersebut. Kebetulan oknum itu adalah keluarga langsung saya, maka saya sendiri yang akan menegurnya secara langsung. Uang Dana Desa tidak boleh dijadikan uang pribadi dan memiskinkan masyarakat!” pungkas Melius tegas.
