PEGUBIN (SN.COM)— Bupati Pegunungan Bintang memberikan Jawaban umum terkait pandangan sejumlah Komisi dan Fraksi dalam sidang paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pegunungan Bintang Jheni Lintin,SH,M.Si dalam sidang paripurna II dengan agenda Mendengarkan Tanggapan Bupati terkait Pandangan Umum Falsi dan Komisi DPRK tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.Selasa 9/6/2026
“Kami sungguh menyadari bahwa semua keberhasilan yang dicapai adalah keberhasilan kita bersama, baik eksekutif, legislatif, maupun seluruh selekoder yang ada di Kabupaten ini”.
Di samping itu, semua masukan, saran dan evaluasi yang diberikan DPRK terhadap pihak eksekutif ia menilai akan menjadi dorongan dan semangat kerja dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.
Tanggapan Bupati tentang kapal batas wilayah terhadap tangagapan tersebut menghentikan eksekutif sudah dianggarkan dan akan terus berkordinasi dengan kementriaan terkait sesuai ketentuan. berikutnya tentang penyaluran dana desa ia katakan sependapat dan akan dilanjutkan.
“untuk penyaluran dana desa kami sependapat bahwa 34 Distrik 277 kampung harus berada di tempat tugas”
Terkait tanggapan terhadap pendidikan sesuai ia menjawab tidak melaksanakan sesuai dengan regulasi selain itu Untuk pengadaan mesin jahit untuk 34 distrik akan disesuaikan dengan anggaran fiskal daerah yang tersedia.
Menanganggapi pandangan Komisi B, Bupati menjelaskan bahwa pembangunan ruas jalan Kukuperip dan Lapangan Sepak Bola Dabolding telah dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran pada dinas terkait.
Sementara itu, penyediaan listrik terus diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Mengenai perbaikan ruas jalan dalam Kota Oksibil, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah.
Terkait Pemotongan Insentif Pegawai Bupati menjelaskan Sekitar enam ratusan Miliar diperuntukan untuk belanja pegwai dari jumlah alokasi anggaran yang tersedia sementara jumlah pegawai semakin meningkat tentunya akan berpengaruh .
“Dengan meningkatnya jumlah pegawai, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai pos anggaran, termasuk insentif, agar tetap sesuai dengan aturan yang berla Belanja pegawai tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan.ujar bupati
Terkait pembangunan jalan alternatif Oksibil–Okpol, Bupati menyampaikan bahwa program tersebut belum dapat dilaksanakan pada tahun 2026 karena keterbatasan waktu dan kemampuan fiskal daerah.
Pandangan terkait pendidikan, ia menjelaskan bahwa sejumlah pekerjaan fisik tahun anggaran 2026 masih dalam proses pelaksanaan sehingga belum dapat dinilai hasil akhirnya terkait dengan itu ia mmengaku akan mempertimbangkan usulan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi.
Berikut gambaran sejumlah fraksi terhadap pembongkaran lahan kukuperib dan lapangan sepak bola sudah terkover dalam DIPA Dinas terkait
Selain itu Bupati menjelaskan tentang air bersih di ibukota Kota Oksibil bahwa pembangunan jaringan air bersih sudah dikerjakan secara berkelanjutan tetap terlihat belum ada kesedaran kita masing-masing.
“Saya tambah sedikit bahwa seringkali kita memotong-potong pipa akhirnya air tidak sampai ke rumah yang lain. Yang kedua, mencakup pembangunan lewat jalan lama belum bisa dilaksanakan tahun 2026 dan menunggu waktu dan kemampuan fiskal daerah
Sementara itu tanggapan terhadap Dinas Kesehatan ia menyediakan pengadaan obat sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. selain itu untuk merekrut dokter umum kepada seluruh puskesmas di distrik berpengaruh terhadap jaminan keamanan wilayah setempat.
“untuk pengadaan obat tidak sembarang kami sudah melakukannya dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa dan terkait pengadaan dokter tergantung jaminan kemanan distrik masing-masing”ujarnya
Akhir dari tanggapan tersebut, Bupati menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRK sehingga tercipta saling pengertian demi kemajuan daerah yang kita cintai bersama sebagai wujud untuk mencapai cita-cita mensejahterakan masyarakat Pegunungan Bintang,” tutup Bupati. (Admin Redaksi)
